LEBONG, BEO07.CO.ID – Di sampaikan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong melalui Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian, H. Dahril, SKM., MKM terkait tudingan miliki puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) – Paruh Waktu (PW) secara terang membantah hal tersebut.
“Terdapat ada 4 orang PPPK – Paruh Waktu (PW) dari lingkungan RSUD Lebong yang di nyatakan lulus, 2 di antaranya masih bertugas di RSUD Lebong, sedangkan untuk 2 PPPK – PW di tugaskan sesuai surat perintah di luar dari RSUD Lebong meliputi Dinas PUPR – Hub dan Dinas Kesehatan,” ungkap Dahril membantah di kutip dari laman Portal Bermano.com.
Plt Direktur RSUD Lebong, dr Meinoffiandi Leswin mengatakan secara terang terdapat ratusan tenaga kesehatan yang di rumahkan, pasalnya, tidak dapat di akomodir sebagai PPPK maupun PPPK – PW oleh pemerintah daerah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan dalam menetukan status ratusan tenaga kesehatan.
Hal itu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan di RSUD Lebong dengan alokasi anggaran dari Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspel) yang di keluarkan oleh Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
“Sebelum itu, terdapat seratus tenaga kesehatan yang sempat di rumahkan. Sebelumnya kita terima kembali untuk bisa mengabdi di lingkungan RSUD Lebong dengan imbalan jasa bersumber dari jasa pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” singkatnya. (SB)
