“Pihak Kecamatan Hamparan Rawang, Tidak bisa bantu Pengawasan karena tidak diberi tahu sama sekali?”
KOTA SUNGAI PENUH, BEO07.CO.ID – Pengantar – Camat Kepala Wilayah, adalah perpanjangan tangan Bupati/ Kepala Daerah dan Gubernur di Bidang Pemerintahan membawahi sejumlah Kepala Kelurahan dan Desa dalam Wilayah kecamatan yang dipimpinnya. Secara Pilosof, “sehelai Daun pun jatuh” ia harus tahu?.
Ini menggambarkan betapa beratnya tanggungjawab Camat, untuk memajukan pembangunan dalam wilayah kerjanya sebagai perpanjangan tangan Walikota atau Bupati. Ironisnya Camat Kepala Wilayah Hamparan Rawang, justru tidak tahu adanya kegiatan Proyek Nasional untuk meningkatkan ketahanan Pangan, menuju Swasembada pangan Nasional, yang telah diprogramkan dan target Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto, harus dicapai.
Kecamatan Hamparan Eawang Kota Sungai Penuh,yang mendapat 11 paket dari total 16 Paket untuk Pemerintah/ Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2025 tahap pertama, 11 Paket untuk Kecamatan Hamparan Rawang.
Sedangkan sisanya 5 paket dikecamatan lain. 1 paket di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, 1 paket di Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung, 1 paket di Desa Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung, 1 paket di Desa Sembilan, Kecamatan Tanah Kampung dan 1 paket lagi di desa yang sama (Desa Sembilan), Kecamatan Tanah Kampung.
Rincian yang baru diperoleh, 11 paket Kecamatan Hamparan Rawang, 1paket Kecamatan Kumun Debai.
Dan 3 paket di Kecamatan Tanah Kampung. Ini untuk tahap pertama kata sumber Kompeten media ini, menjelaskan Sabtu (27 September 2025), mungkin untuk desa dan kelurahan lainnya pada tahap kedua, jelas sumber yang senagaja kami lindungi Identitasnya, dasar (UU No. 40 tahun 1999) tentang Pers.
Camat Hamparan Rawang Makhsal Hadi saat dikonfirmasi diruangannya, Senin (21/09/2025) pukul 14.00 WIB Siang menerangkan, kalau pihak Kecaamatan tidak diberitahukan sama sekali bahwa ada pelaksanaan proyek P3A tersebut.
“Saya tidak diberitahukan sama sekali atau tidak adanya laporan bahwa ada pelaksanaan proyek P3A disetiap desa yang ada di kecamatan Hamparan Rawang, baik dari desa maupun dari pelaksananya langsung.
Jadi saya tidak mengetahui bagaimana teknisnya, sama sekali tidak diberi tahu tegasnya.
Pentingnya Koordinasi Pembangunan: Seharusnya mulai dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)-VI Propinsi Jambi, sesuai jenjangnya sampai ke Pemkot Sungai Penuh, terus ke Kecamatan, harus ada Koordinasi demi memudahkan Pengawasan, bila terjadi beda pendapat mudah di carikan jalan keluarnya.
Ini justru terbalik, setelah ada masalah baru, sibuk “grasak-grusuk” apa yang harus di lakukan? Dan ironis, seperti contoh di Papan Merk kegiatan P3-TGAI Desa Koto Teluk, dijelaskan bahwa kegiatan P3 TGAI di kerjakan kelompok Tani.
Sedangkan lokasi kelompok Tani EMBUN PAGI Desa Tanjung Muda, juga di Hamparan Rawang di kerjakan pihak ketiga ( Hengki) sebagaimana di jelaskan Elpira, (anggota) Kelompok Tani Embun Pagi, baca Beo07.co.id, sebelumnya.
Koordinasi yang baik, salah satu kata kunci menyelesaikan masalah. Dan kelompok harus bekerja dengan Kepala Desa (Kades) pimpinan tertinggi di tingkat Pemerintahan Desa (Pemdes), “tidak bermain sendiri) dengan pihak ketiga.
Sedang dalam ketentuannya, di kerjakan kelompok Tani dengan menyerap tenaga kerja masyarakat setempat, tidak didatangkan dari desa lainnya. Oreantasi P3 TGAI, ikut mendorong terciptanya peluang bagi buruh harian di desa yang mendapat kegiatan proyek Percepatan Peningkatan Penggunaan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Selain hasil P3 TGAI untuk meningkatan penggunaan air secara merata, efisen, sesuai teknik kebutuhan air dalam perdetik untuk setiap hektarnya. Dan juga mengatasi pengangguran bagi buruh harian (Upahan kerja) kasar, selama 45 hari berjalannya kegiatan. ( *** / JP / YN ).
Laporan : Jemi Prasarandra / Yelly Naiti.
Penulis / Editor : Gafar Uyub Depati Intan.
