LEBONG, BEO07.CO.ID – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2027 di gelar sebagai forum strategis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD di laksanakan untuk menyusun dan menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun 2027, berdasarkan kebutuhan masyarakat serta sinkronisasi program pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Kegiatan berlangsung melalui pemaparan program kerja, diskusi, serta penyerapan aspirasi dari peserta yang hadir. Hasil dari musyawarah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2027 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekonomi Kerakyatan.
Acara ini di hadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebong hingga Sekretaris Daerah (Sekda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Lebong.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga program yang di hasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Bupati Azhari di lansir laman resmi Rakjat.com.
Tengah kondisi efesiensi anggaran, tidak menutup semangat Pemkab Lebong untuk membangun percepatan rangka program yang telah di tetapkan.
“Percepatan pembangunan dasar kabupaten memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan pelaku usaha dengan membangun sinergi serta kolaborasi demi pembangunan yang kita cita-citakan,” tambah bupati.
Jauh dia menjelaskan, titik fokus utama dalam meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam penyusunan yang telah di sepakati di Musrenbang RKPD tersebut, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi kerakyatan.
“Melalui forum ini, kami tegaskan bahwa tahun ini sangat krusial untuk menyelaraskan usulan desa dan kecamatan dengan arah kebijakan kabupaten, serta sinkronisasi pembangunan provinsi dan pusat. Apalagi prioritas pembangunan daerah fokus pada layanan dasar infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi lokal (UMKM),” tutupnya. (SB_+)
