LEBONG, BEO07.CO.ID – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR- Hub) Kabupaten Lebong belakangan ini diterpa kabar tak sedap, sejumlah pemegang kendaraan operasional pada dinas teknis tersebut mengaku sepanjang tahun 2025 tidak menerima belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Suku Cadang untuk pemeliharaan kendaraan dinas.
Bendahara Umum DPUPR – Hub Jemi Putera mengaku tidak tahu menahu tentang realisasi anggaran belanja kegiatan tersebut, sebab dirinya baru menjabat sebagai bendahara dinas pada bulan November 2025.
“Bendahara sebelumnya bukan saya, saya hanya menggantikan bendahara yang lama karena yang bersangkutan mundur dari jabatanya,” ungkap Jemi Putera dikonfirmasi beo07.co.id, Selasa ( 20/1/2026 ).
Diakui Jemi, meski baru menjabat bendahara DPUPR- Hub pada pertengahan November lalu, namun ada beberapa belanja kegiatan pemeliharaan yang ia realisasikan, seperti biaya service kendaraan operasional Kepala Dinas berjenis Mitsubishi Pajero yang menelan anggaran hingga Rp. 20.000.000.
“Dimasa saya menjabat sebagai bendahara, hanya terdapat pengeluaran biaya service kendaraan ibu Kadis sebesar Rp. 20.000.000. Belanja itu real direalisasikan untuk pemeliharaan kendaraan jabatan seperti untuk perbaikan turbo dan nozle,” kata dia.
Sementara itu, beberapa pemegang kendaraan operasional di lingkungan DPUPR- Hub mengaku sepanjang tahun anggaran 2025 tidak menerima belanja suku cadang dan BBM.
Sejauh ini, untuk pengisian BBM dan perbaikan kendaraan dinas justru menggunakan biaya pribadi.
“Sepanjang tahun 2025, untuk pengisian BBM dan servide kendaraan operasional baik itu mobil atau motor, kami justru menggunakan dana pribadi. Kalau dari Sekretariat kami tidak pernah menerima anggaran tersebut,” ungkap Bi ( nama disamarkan – red ) kepada media ini.
Diakui Bi, selama ini nyaris seluruh pegawai di DPUPR – Hub tidak mengetahui adanya belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas perorangan, ditambah lagi dengan kondisi pihak sekretariat PUPR yang tertutup tentang masalah anggaran kegiatan tersebut.
“Justru kami baru tahu kalau ada anggaran BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas perorangan ini,” ungkap Bi.
Namun sayangnya, Plt kepala DPUPR- Hub Elvi Andriani, SE belum berhasil ditemui sampai informasi ini di turunkan. Media ini tetap berupaya meminta penjelasan dan keterangan berkaitan persoalan tersebut, demi perimbangan pemberitaan selanjutnya. ( Zee )
