LEBONG, BEO07.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu) kembali mengelar penjariangan aspirasi masyarakat masa sidang ke 3 tahun 2025 di Bendungan Wisata Paliak, Sabtu 8 November 2025 kemarin.
Dalam agenda resmi tersebut, aspirasi masyarakat didominasi oleh usulan pembangunan infrastruktur di bidang pertanian, irigasi persawahan, pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Adat serta Gaji honorer masjid yang kerap kali disampaikan diagenda yang sama.
Pembangunan atau pun peningkatan, rehab irigasi hingga normalisasi menjadi titik fokus aspirasi masyarakat, meliputi normalisasi air merah guna memaksimalkan aliran persawahan di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya dengan hamparan sawah kurang lebih 70 hektar yang sempat mengalami kekeringan. Selain itu, masyarakat meminta pembangunan kembali irigasi Tik Temiling daerah Embong dengan volume 100 meter kiri – kanan dan bronjong.
Aspirasi sama juga disampaikan masyarakat, pembangunan irigasi air dingin berlokasi Kota Baru Santan, Kecamatan Tubei sepanjang 100 meter yang sebelum dikerjakan oleh masyarakat setempat secara swadaya.
Irigasi Primer Air Merah Desa Tangua
“Lot Sadei (Ujung Desa) merupakan pengguna air merah irigasi persawahan warga, kondisi saat ini badan irigasi primer tersebut mengalami penyempitan, disini tidak hanya pemerintah saja yang turun tangan, tapi peranan masyarakat juga untuk kesadaran memelihara tidak membuang sampah sembarangan,” tanggap Erlan Fajar Jaya Komisi III dari Fraksi (PKB) kepada sejumlah wartawan.
Erlan menuturkan untuk mengatasi kekeringan persawahan ada inisiatif lain, yaitu sistem pompa perpipaan yang dialiri ke irigasi persawahan masyarakat untuk menghindari kritis kekeringan.
“Kondisi saat ini debit irigasi Air Merah banyak terbuang dikarenakan melewati perjalanan jauh dan infrastrukturnya tidak memadai lagi, kita tetap akan bahas masalah ini sekaligus melihat kondisi keuangan yang terdampak efesiensi anggaran,” sampainya.
Perda Adat
“Tahun ini kita dari Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) perencana Perda inisiatif dari Propemperda, prioritas kita saat ini Perda Adat kini sedang mengajukan SK kepada bupati terkait pendampingan serta Kemenkumham -nya untuk pembuatan naskah akademik dan targetkan Perda Adat tahun ini tuntas,” jawab Suan dari Komisi I saat ditanya soal Perda Adat oleh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Lebong, M. Gunadi Mursalin menyampaikan pihak menampung seluruh yang menjadi aspirasi masyarakat Dapil I serta ikut menjadi pembahasan DPRD.
“Kita tetap bahas apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi itu tergantung anggaran atau keuangan daerah, jika ada pasti dianggarkan mana yang menjadi skala prioritas. Jika anggaran tidak ada mohon dulu bersabar mengingat efesiensi anggaran dari pusat,” pungkasnya. (Adv)
