SIMALUNGUN, BEO07.CO.ID – Dalam rangka mendukung tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jaksa Pengacara Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Simalungun melaksanakan kegiatan Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) terkait Permohonan Pendampingan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Pematang Bandar pada hari Rabu 17 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Pematang Bandar, Pahot Halomoan Siregar, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Simalungun, Alvonso Manihuruk, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Simalungun, Alvin Pandiangan, S.H., M.H., para Pangulu se-Kecamatan Pematang Bandar, serta Jaksa Pengacara Negara dan pegawai pada Kejaksaan Negeri Simalungun.
Dalam sambutannya, Camat Pematang Bandar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Simalungun atas pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut. Menurutnya, program pendampingan penggunaan Dana Desa memberikan pemahaman, arahan, dan kepastian bagi Pemerintah Nagori dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan aspek administrasi, perencanaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Camat Pematang Bandar juga berharap agar hubungan koordinasi, komunikasi, dan sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Nagori dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Negeri Simalungun, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan nagori yang baik (good governance) dan berintegritas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Simalungun, Alvonso Manihuruk, S.H., M.H., memaparkan Program Pendampingan Pengelolaan Dana Desa serta mengimbau para Pangulu agar lebih proaktif dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Jaksa Pengacara Negara terkait setiap permasalahan, keraguan, maupun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun hukum yang dapat timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kejaksaan Negeri Simalungun menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan, konsultasi, serta pelayanan hukum secara optimal guna mendukung pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam pemaparannya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara juga mengajak seluruh Pangulu untuk turut mendukung dan mengimplementasikan program “Kerja Bersih” sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, para Pangulu se-Kecamatan Pematang Bandar pada prinsipnya menyambut baik pelaksanaan program pendampingan tersebut. Para Pangulu berharap agar konsultasi, pembinaan, dan koordinasi antara Pemerintah Nagori dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat dan tidak berkembang menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
Melalui kegiatan Entry Meeting ini, Kejaksaan Negeri Simalungun menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam memberikan pendampingan hukum yang preventif dan solutif, sehingga penggunaan Dana Desa dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Syam/Rls)
