LEBONG, BEO07.CO.ID – Akhirnya Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH angkat suara memberi merespon positif serta menanggapi tuntutan aspirasi yang disampaikan Ormas Persatuan Masyarakat Lebong (PAMAL) yang belakangan ini cukup ramai menyita perhatian publik.
Bupati Lebong secara tegas menyampaikan persoalan tuntutan ganti rugi (TGR) tidak bisa diselesaikan secara sekaligus tentu berproses dan pihak pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut berlandasan hukum dengan mekanisme yang ada.
“Kami sudah minta pihak BPKP untuk melakukan audit potensi TGR tersebut dan sudah disampaikan untuk tindaklanjuti, kita minta untuk bersabar. Sementara itu, berkait soal aset dan TGR pihak Pemkab Lebong telah bekerjsama dengan pihak Datun Kejaksaan kini telah berproses,” ujar Bupati Azhari, Rabu (24/9) kemarin.
Ia menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan kapasitas para aksi demonstran (Red – PAMAL) untuk tidak lebih aparat penegak hukum meminta secara penuh data 2004 sampai 2024.
“Tidak kewajiban kami memberikan itu (data), itu masuk juga rahasia jabatan bahwa tidak semua diinformasikan ke publik, dikarenakan hal itu menyangkut pribadi orang berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) no 14 Tahun 2008 tidak semua harus dibuka tempat umum,” terangnya.
Jauh dia menuturkan, sebagai sumpah bupati tidak semuanya diumbar – umbarkan ditempat umum dan menghadapi sejumlah tuntutan aksi pihaknya masih mengambil langkah secara persuasif.
“Jika mereka tidak puas silakan mereka melaporkan ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik semua sesudah mekanismenya, apa kapasitas mereka ? saya juga mendapatkan laporan dari kades – kades mereka minta data dana desa dari tahun sekian itu untuk apa ?,” pungkasnya. (SB)
