LEBONG, BEO07.CO.ID – Demi terciptanya penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebong sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku Tahun Anggaran (TA) 2025. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Cabang Bengkulu melakukan audit terperinci terhadap pengelolaan anggaran tersebut.
Tujuan audit tersebut, guna memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dan memastikan keuangan negara yang di gunakan secara tertib, ekonomis, efisien, dan patuh. Giat audit itu di laksanakan sejak 1 April sampai 30 April 2026.
Audit atau pemeriksaan secara mendalam ini bagian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebelumnya, mengikut serta auditor melakukan penelusuran secara mendalam berkaitan pengelolaan keuangan daerah.
“Selama pemeriksaan terinci, tim auditor BPK RI akan melakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi data, serta klarifikasi langsung kepada pejabat terkait. Oleh karena itu, kami meminta seluruh OPD untuk proaktif dan kooperatif,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong, Nurmanhuri, SE, M.Si kepada wartawan.
Proses pemeriksaan pengelola keuangan daerah yang tengah berjalan itu cukup penting terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya juga mengingatkan kepala seluruh OPD untuk tidak meninggalkan hak dan kewajibannya dalam pelaporan serta untuk tidak meninggal tugas atau dinas luar (DL) dengan tujua akhir klarifikasi dari auditor dapat berjalan maksimal tanpa ada hambatan.
“Jika sewaktu-waktu tim auditor memerlukan penjelasan, kepala OPD harus siap di tempat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pengguna anggaran dan wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” lugasnya.
Selain memastikan kehadiran para pejabat OPD, pihaknya ikuti memastikan kesiapan dan kelengkapan dokumen administrasi sebagai instrumen utama pemeriksaan. Samping itu, auditor melihat kelengkapan data sesuai atau selaras atas program kegiatan setiap perangkat daerah.
“Momentum ini tidak hanya tindak proses evaluasi, selain itu, juga sebagai momentum Strategis bagi pemerintah daerah melakukan perbaikan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah,” tuturnya.
Lanjut dia menguraikan, melalui pengelolaan keuangan yang semakin tertib, terbuka dan akuntabel pemerintah daerah Kabupaten Lebong dapat optimis meningkatkan efetivitas pembangunan daerah dan optimalkan pelayanan publik.
“Hasil audit terperinci ini dapat memberi rekomendasi yang konstruktif, guna adanya perbaikan kelemahan yang masih ada,” pungkasnya. (*/wlk)
