KERINCI, BEO07.CO.ID – Aliansi empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS), Jumat (5/6/2026). Massa mengecam masih maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di dalam kawasan konservasi strategis nasional tersebut, khususnya di wilayah Penetai dan sekitarnya.
Empat lembaga yang turun ke jalan tersebut adalah LSM Peduli Alam Sakti (Pedas), LSM Limbah, LSM Pakta, dan LSM Cakrawala. Dalam aksinya, mereka menilai penegakan hukum terhadap perusakan hutan warisan dunia ini masih mandul dan tebang pilih.
Tiga Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam orasinya, para aktivis lingkungan menyampaikan tiga poin tuntutan krusial kepada pihak otoritas BBTNKS :
1. Transparansi Total: Menuntut keterbukaan informasi dalam pengelolaan serta pengawasan kawasan konservasi TNKS yang menjadi paru-paru bumi Sumatra.
2. Usut Tuntas Oknum BBTNKS: Mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan adanya keterlibatan oknum internal BBTNKS yang ditengarai “bermain” dan bekerja sama dengan para pelaku PETI di wilayah Penetai.
3. Penindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu: Meminta penghentian total seluruh aktivitas tambang ilegal yang telah merusak ekosistem hutan, memicu erosi, serta mencemari aliran sungai vital bagi masyarakat.
Ketua LSM Pedas, Efyarman, dalam orasinya menegaskan bahwa pembiaran terhadap PETI akan membawa bencana ekologis jangka panjang.
”TNKS merupakan kawasan yang harus dijaga bersama. Jika aktivitas tambang ilegal terus berlangsung, maka kerusakan lingkungan akan semakin meluas dan berdampak fatal pada generasi mendatang,” ujar Efyarman dari atas mobil komando.
Soroti Kejanggalan Operasi : 72 Alat Berat Ditemukan di Lapangan
Aksi yang berjalan kondusif dengan pengawalan ketat aparat keamanan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi audiensi. Perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) TNKS Wilayah I Kerinci, David, S.H., M.Hum.
Dalam audiensi tersebut, koalisi LSM mempertanyakan efektivitas sejumlah operasi penertiban yang selama ini diklaim sukses oleh BBTNKS. Pasalnya, operasi di lapangan dinilai kerap berjalan formalitas dan bocor.
”Hasil operasi yang dilakukan petugas selama ini polanya selalu sama: hanya menemukan tenda kosong dan peralatan yang sudah ditinggalkan. Pelaku utama dan alat beratnya tidak pernah ada di lokasi,” ungkap perwakilan unjuk rasa.
Padahal, berdasarkan data investigasi mandiri yang dilakukan oleh LSM Pedas dkk, mereka berhasil menemukan sedikitnya 72 unit alat berat yang tersebar di 11 titik lokasi penambangan. Dalam kesempatan tersebut, para aktivis juga menyodorkan sejumlah bukti foto autentik lapangan yang menunjukkan masifnya alat berat beroperasi mengeruk emas di zona inti konservasi.
Desak Audit Jenderal dan Evaluasi Kepala Balai
Menyikapi kebocoran informasi yang berulang, gabungan LSM menuntut agar setiap operasi penertiban ke depan wajib melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) lintas sektoral, pemerintah daerah, media massa, hingga masyarakat sipil sebagai fungsi pengawasan publik.
Lebih lanjut, massa mendesak Kementerian Kehutanan RI melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Audit tersebut mencakup evaluasi program kerja, efisiensi penggunaan anggaran, hingga rekam jejak kinerja pengawasan kawasan TNKS Kerinci.
Mereka juga meminta Menteri Kehutanan mengevaluasi total jabatan Kepala Balai Besar TNKS saat ini guna memastikan jalannya perlindungan kawasan konservasi yang akuntabel.
”Jika memang ada oknum yang membocorkan informasi kepada pelaku PETI, harus diusut secara transparan dan diberikan sanksi pidana maupun etik. Kami juga meminta APH mengejar aktor intelektual dan pemodal (cukong) di balik layar,” tegas Efyarman.
Koalisi 4 LSM ini menyatakan berkomitmen penuh untuk terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dan konkret di lapangan demi menyelamatkan kelestarian alam TNKS dari kehancuran total. (JEMI)
