LEBONG, BEO07.CO.ID – Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lebong yang di terima Kabupaten Lebong dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 berimbas terhadap keuangan 93 desa, khusus anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) jauh menurun di bandingkan tahun sebelumnya.
Pemangkasan anggaran tersebut mencapai Rp 4 miliar hingga akibatnya total ADD yang hanya dapat di alokasi secara keseluruhannya Rp 41 miliar meliputi 93 desa yang ada di bumi Swarang Patang Stumang.
Hal tersebut di jelaskan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, Riswan Effendi mengatakan bahwa penyesuaian besaran ADD tersebut merupakan konsekuensi langsung dari berkurangnya komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Ketentuan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), bahwa alokasi ADD hanya 10 persen dari TKDD yang sumbernya dari APBN seperti DAU, DAK, termasuk DBH,” terang Riswan.
Akibat penurunan itu, secara tegas dia menuturkan berdampak pada total TKDD yang di terima daerah, secara otomatis kemampuan fiskal daerah ikut melemah dan berdampak langsung pada alokasi anggaran ADD.
“Di tahun ini, ADD Kabupaten Lebong hanya sekitar 41 miliar di bagi untuk 93 desa, jumlah angka yang menurun ini jauh berbanding di tahun sebelum atau 2025 akibatnya DBH kita menurun,” tambahnya.
Paparnya lebih lanjut, dampak penurunan ADD tidak hanya di rasakan pada pembiayaan program pembangunan desa, tetapi juga berpotensi memengaruhi penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa.
Dan ia juga menyebutkan bahwa pengaturan siltap sepenuhnya dapat disesuaikan oleh masing-masing pemerintah desa, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa di tengah keterbatasan anggaran. Maka itu, kata Riswan, mendorong pemerintah desa (Pemdes) untuk melakukan penyesuaian perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih cermat dan efisien.
“Prioritas belanja desa diharapkan tetap difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa, meskipun di tengah keterbatasan fiskal,” tuturnya. (Wlk)
