LEBONG, BEO07.CO.ID – Kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya mencuat informasi adanya pemotongan TPP ASN sebesar 30 hingga 35 persen yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kondisi yang lebih memprihatinkan justru di alami Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan (nakes).
Berdasarkan keterangan sumber yang bertugas di salah satu Puskesmas yang meminta identitasnya tidak di sebutkan, bahwa pemangkasan TPP bagi nakes di sebut mencapai 80 hingga 90 persen. Ia menegaskan bahwa angka pemotongan yang beredar sebelumnya tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Bukan 35 persen, tapi dipotong untuk tenaga kesehatan di Puskesmas 90 persen,” sampai sumber.
Menurut sumber, Pemangkasan TPP yang signifikan ini di nilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan, baik yang bertugas di Puskesmas maupun di RSUD yang di sebut-sebut sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. TPP selama ini menjadi salah satu komponen pendapatan yang menunjang kebutuhan hidup ASN, khususnya bagi tenaga kesehatan yang memiliki beban kerja tinggi dan tanggung jawab besar dalam pelayanan masyarakat.
“Pastinya, dengan adanya pemotongan TPP hingga 80–90 persen, kami para nakes sangat keberatan dan merasa tidak adil,” kata sumber.
Sumber menjelaskan, sebelumnya telah ada pembahasan internal di lingkungan kedinasan terkait persoalan TPP. Dalam forum tersebut, para tenaga kesehatan bersepakat untuk tetap konsisten memperjuangkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap seluruh nakes tetap solid dan tidak goyah dalam menyuarakan aspirasi, hingga ada kejelasan kebijakan dari pihak terkait.
Lebih jauh, para tenaga kesehatan juga mendorong agar persoalan ini segera di bahas bersama DPRD Kabupaten Lebong sebagai wakil rakyat. Mereka menilai, keterlibatan legislatif penting guna memastikan adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemotongan TPP.
“Kami berharap, terkait pemotongan TPP nakes ini dapat di bahas bersama wakil rakyat DPRD Kabupaten Lebong. Termasuk juga membahas pemotongan lain seperti dana BOX, BPJS, dan zakat turut di bahas secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” harapnya. (wlk)
