LEBONG, BEO07.CO.ID – Di tengah sejumlah persoalan, keluhan konsumen hingga berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH) yang selalu menghantui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas (TTE) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai saat ini masih upaya untuk bangkit dari keterburukan, dari belum sehat menjadi lebih sehat, kendati demikian kondisi ini belum di dorong secara maksimal.
Direktur PDAM TTE Lebong, Wilyan Bachtiar mengungkapkan dalam wawancara Eksklusif bersama media Dipatriot.com puluhan PDAM TTE mengalami defisit anggaran tidak sebanding pendapatan dan pengeluaran dengan nilainya cukup fantastis
“Kami akui, selama puluhan tahun PDAM TTE mengalami defisit anggaran akibat pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan. Bahkan, hasil audit BPKP Bengkulu tahun 2024 mencatat defisit mencapai Rp 1,3 miliar. Kami harus melakukan perubahan besar-besaran. Ini bukan sekadar perbaikan, tapi kebangkitan,” ujar Wilyan.
Sisi lain menurut Wilyan, ada sejumlah langkah fundamental yang telah rampung di selesaikan oleh pihaknya, diantaranya seperti, di aspek legalitas yang meliputi, perpajakan, Perda Perumda sudah sah dan tinggal menunggu Perda Penyertaan Modal hingga buat laporan Rencana Bisnis dan RKAP 2026-2030 di sahkan akhir Desember 2025.
“Masalah pajak yang sebelumnya ‘mati’ kini telah kami selesaikan. Dari sisi kelembagaan, perusahaan kini telah ‘hidup kembali’ secara legal dan terdaftar di Perpamsi (Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), yang membuka akses bantuan dari pusat,” terang dia.
“Kami juga sudah menyiapkan infrastruktur SAP Akuntansi Publik yang di wajibkan BPK. Bahkan kami dapat rekomendasi dari BPK untuk belajar langsung dari PDAM sehat, yang menghemat puluhan juta. Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Permendagri terbaru juga sudah kami ajukan ke Bupati,” sebut dia.
Bicara Pembenahan & SDM
“Kami punya dua orang staf yang lolos seleksi sertifikasi SDM Bidang Tehnik tahun 2026. Itu bukti komitmen kami. Perusahaan bahkan akan berpartisipasi dalam PON Perpamsi di Kalimantan pada Oktober—sebuah pengakuan di tingkat nasional bahwa kami ada dan bersaing,” jelas dia.
Selain itu, media dipatriot.com sempat menyinggung soal fakta lapangan yang berkata lain, ada peristiwa Bupati Lebong pernah menggebrak meja saat inspeksi mendadak ke kantor PDAM pada Mei 2025 lalu, karena kecewa dengan pelayanan dan kedisiplinan staf. Dan keluhan kualitas air saat pelayanan PDAM di uji.
“Iya, saya luruskan itu di zamannya Direktur lama dan Manajemen yang lama juga. Dan saya tidak bisa menutup mata. Pasokan air masih menjadi PR besar. Kami akui, di lapangan masih banyak keluhan. Saya akan paparkan satu pe satu isu kritis yang kami hadapi,” tutur dia.
Sambung Wilyan, Catatan Penting Wajib Menjadi Perhatikan Bersama
- “Pertama, penyadapan ilegal. Di wilayah Sungai Gerong, Sukarajo, dan Selebar yang sumber airnya dari uram, terdapat pipa transmisi 8 inci dengan tiga titik penyadapan ilegal 2 inci di Kota Baru, Bentangur, dan Pangkalan. Ini menyebabkan penurunan debit secara signifikan. Solusi jangka pendek kami, akan dipasang katup buka-tutup di tiga titik ilegal itu. Katup akan ditutup menjelang atau sesudah Magrib untuk mendorong air ke daerah yang membutuhkan.”
- “Kedua, sedimentasi dan sumber air rusak. Di Lebonh Utara, Amen yang sumber airnya dari Ladang Palembang, Musnau dan Pabes, masalah utama adalah sedimentasi parah di Ladang Palembang yang mengurangi debit air. Saat ini hanya bisa ditangani secara manual, padahal butuh alat berat. Yang lebih memprihatinkan, dari total 8 titik sumber air PDAM, 5 titik mengalami kerusakan sedang hingga berat akibat banjir dan tanah longsor pada April 2026. Dua titik bahkan rusak berat, termasuk sumber air Sungai Senau yang bak intakenya hilang diterjang longsor. Akibatnya, air untuk warga Lebong Utara dan sekitarnya belum bisa teraliri. Padahal terdapat 13 sumber air (6 permukaan) di 8 desa yang membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan debit. Namun anggaran untuk ini belum tersedia dihilangkan.”
- “Ketiga, defisit akibat infrastruktur bobrok. Nyaris di seluruh wilayah Lebong, pipa induk banyak mengalami kebocoran, pecah, dan berkarat. Air yang diproduksi banyak mengalami kehilangan. Ini salah satu penyebab utama defisit.”
Direktur PDAM TTE Wilyan sempat di berikan pertanyaan yang cukup krusial, antara bicara pembenahan tengah penyelidikan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Lebong ?.
“Saya tidak mengelak di Direktur sebelum saya itu adanya. Saya juga bersama Kabag Umum Keuangan, Damhori, telah di panggil Kejari Lebong. Dugaan kuat mengarah pada praktik sambungan ilegal oleh oknum internal, pungutan liar, hingga manipulasi tagihan sejak 2020. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun. Jika dihitung sejak 2020 hingga 2024, nilai kebocoran bisa mencapai sekitar Rp 25 miliar. Status perkara bahkan telah naik ke tahap penyelidikan untuk periode anggaran 2021-2024,” papar dia.
Sikap Direktur PDAM TTE Wilyan
“Justru ini bagian dari pembenahan. Data-data kesalahan, penyambungan tidak melalui SOP, pemasangan ilegal, semuanya sudah kami serahkan ke Kejari. Kami mengungkap praktik kotor di internal: pemasangan sambungan tanpa nomor rekening, pungutan biaya di atas tarif resmi, dan setoran tagihan yang tak pernah sampai ke kas PDAM. Kami mempertanggungjawabkan semuanya. Namun konsekuensinya nyata: status perusahaan masih ‘sakit’ karena audit kinerja 2025 tidak dapat di lakukan akibat penyelidikan Kejaksaan. Audit 2026 baru akan dilaksanakan pada 2027,” sampai dia.
Hukum & Krisis air Hingga Visi
“Kami tetap proyeksikan visi besar. Pengembangan intake Talang Ratu dan Siapang (Ujung Tanjung, Muning Agung) terus dijalankan. Rencana Detail Engineering Design (DED) Siapang mencakup pengembangan pipa transmisi ke berbagai wilayah hilir seperti Muning Agung, Magelang, Simpang Lemeupit, Tabak Kauk, Tabak Dipua, Garut. Ini akan diintegrasikan dengan pipa uram di Selebar Jaya. Dan Visi jangka panjang kita adalah integrasi layanan. Untuk IPA Talang Ratu, di perlukan lahan 50×50 meter yang sudah di siapkan dan diusulkan ke ASET, namun sertifikasi lahan oleh Bupati masih tertunda. Proposal ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR pun terus berjalan,” urai dia.
Sistem Pembayaran
“Sementara untuk pelayanan publik, sistem pembayaran air di perluas—kini bisa via aplikasi Dana, Alfamart, dan Kantor Pos. Di targetkan September, semua agen BRI Link di desa juga dapat melayani pembayaran. Akan ada nomor telepon khusus terintegrasi untuk pengaduan, meniru sistem PLN,” ucap dia.
Pesan Kepada Warga
“Ini jalan panjang. Kami akan melakukan perbaikan satu-persatu agar perusahaan milik Pemkab Lebong ini segera sehat dan meraih keuntungan dan saya optimis masyarakat dapat air bersih dengan merata. Kami mohon doa dan dukungan nyata Bupati Lebong dan pihak DPRD Kabupaten Lebong karena masyarakat Lebong sangat butuh air bersih, kami juga berharap masukan dan terus mengawal kami agar persoalan Air Bersih di Lebong ini bisa teratasi. Aamiin,” tutup dia. (Rls/_+)
