LEBONG, BEO07.CO.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tahun 2026 ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong tetap mengalokasikan anggaran Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp14 Miliar.
Di bandingkan tahun 2025, anggaran tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sekitar Rp 1 miliar lebih, di mana tahun itu DPRD menganggarkan Rp 15 miliar untuk membiayai perjalanan dinas tersebut.
Anggaran tersebut, di gunakan untuk membiayai kegiatan operasional wakil rakyat, mencakup kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi pimpinan maupun anggota DPRD ke lembaga pemerintah pusat, kementrian atau daerah lainnya.
Kendati telah mengalami penurunan, besaran anggaran perjalanan dinas wakil rakyat ini tetap saja menjadi sorotan publik.
Rozi Antoni, aktivis Lebong menyebut, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, masyarakat mungkin menilai besaran anggaran koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2026 yang mencapai angka Rp. 14 miliar masih tergolong tinggi dan patut di kawal secara ketat.
“Sebagai representasi dari rakyat, DPRD harus memastikan setiap perjalanan dinas memiliki output dan manfaat yang jelas,” kata Rozi Antoni.
Menurutnya, jika anggaran sebesar itu tidak menunjukkan output yang jelas, anggaran perjalanan dinas wakil rakyat yang di gelontorkan setiap tahun anggaran berpotensi menjadi pemborosan.
“Adanya temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK- red ) terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD sebesar Rp 8,6 miliar ditahun 2024 dan juga Rp 3,1 miliar total temuan pra pemeriksaan BPK tahun 2025 di sekretariat DPRD menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap realisasi anggaran di DPRD Lebong perlu di lakukan secara ketat,” lugas dia.
Lebih jauh, dia berpendapat, alokasi anggaran perjalanan dinas atau konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar itu di nilai tidak berpihak pada upaya efisiensi, mengingat daerah berada dalam kondisi “darurat fiskal”.
“Tekanan fiskal seharusnya menjadi momen bagi seluruh elemen pemerintah melakukan penghematan anggaran secara masif, DPRD pun di desak untuk meminimalisir urgensi perjalanan dinas demi menjaga stabilitas keuangan daerah,” ingat dia.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan ( Sekwan ) DPRD Lebong, Cahya Sectiantoro belum berhasil di temui untuk di mintai tanggapannya.
“Kalau tadi bapak ada, tapi sekarang sepertinya sedang keluar”, ucap staf keamanan gedung DPRD. ( Zee)
