TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN KERINCI & KOTA SUNGAI PENUH AKAN BERGABUNG KE PROPINSI SUMATERA BARAT, DULU NAMANYA SUMATERA TENGAH. KENAPA TIDAK, JIKA MASYARAKAT KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH SEPAKAT, KITA PINDAH KE SUMATERA BARAT, JELAS EDMINUDDIN LANTANG.
INI BARU LANGKAH AWAL KEBIJAKAN GUBERNUR AL HARIS KITA BUKA APA ADANYA, MASIH BANYAK KEBIJAKAN LAINNYA YANG MELUKAI HATI RAKYAT?.
Apa lagi jarak Kota Jambi dengan Kerinci cukup jauh, 418 km sedangkan ke Sumatera Barat 277 km, tentu lebih enak gabung ke Sumbar, tegasnya tanpa tedeng aling-aling, apa maunya Al Haris tegasnya.
Edminuddin, Anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Propinsi Jambi, marah besar atas kebijakan Gubernur Jambi, Al Haris yang menggunakan anggaran APBD Jambi, tidak berkeadilan (semaunya sendiri), 36 orang diberangkatkan untuk Umroh, tidak satupun dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Benar-benar tidak punya hati alias tidak berkeadilan, tegasnya kepada Redaksi Beo07.co.id- pkl 14.03 WIB, dicatat Tim OPINI Perjuangan, Sabtu, 12 September 2026.
Tindakan tidak berkeadilan ini, jelas-jelas melukai masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, saya sebagai anggota DPRD Prop.Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebagai wakil rakyat (Jelmaan), rakyat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, berkewajiban menyampaikan protes keras ini, agar di ketahui secara luas oleh masyarakat Propinsi Jambi, khususnya Kerinci dan Kota Sungai Penuh, papar Edminuddin.
Kami di Komisi IV Bidang KESRA, berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat khususnya Kerinci dan Kota Sungai Penuh, ini tindakan tidak berkeadilan dari Gubernur Jambi, Al Haris, jelasnya. Kita punya data lengkap jelasnya.
Umroh Gratis 36 Orang, Tak Ada dari Kerinci-Sungai Penuh Edminuddin, kemudian menyoroti program umrah gratis yang disiapkan Pemprov Jambi, jelas perintah Al Haris, tandasnya.
APBD Propinsi Jambi, juga ada hak masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dua daerah ini masyarakatnya membayar pajak, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan roda empat dan dua, Pajak perizinan dan sejummlah pajak lainnya. Dan Kerinci & Kota Sungai Penuh, juga berhak menerimanya, sebagai imbalan dalam pembangunan di Propinsi Jambi.
Lain halnya, jika kami bukan bagian dari Propinsi Jambi saat ini, terkecuali sudah pindah ke propinsi lainnya. Rakyat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, jangan di sakiti dan melukai perasaannya, cara yang dilakukan Al Haris, tidak dapat di benarkan. Tanpa berkeadilan, dalam menggunakan APBD, tegasnya.
Menjawab pertanyaan Tim OPINI Perjuangan, Edminuddin, anggota DPRD PropinsiJambi dari Komisi IV Bidang Kesra ini dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai besutan Jenderal Prabowo Subianto, yang kini tengah menjabat Presiden RI, kami diberi hak dan wewenang untuk bicara demi kepentingan rakyat jelasnya.
Protes ini saya sampaikan dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas pada Jumat (11/9/2026). Sebagaimana ditulis Kayo News, Sabtu 12 September 2026.
Saya menyampaikan kritik keras terhadap pemerataan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Yang terkesan sangat sepihak.
Ditegaskan, Edminuddin dengan cara-cara sepihak dan tidak berkeadilan ini, kedua daerah ini agar di lepaskan dari Propinsi Jambi, karena di anggap tidak ada tuturnya.
Dalam penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), untuk dana hibah bagi Yayasan pendidikan juga diberlakukan sama, tidak satupun Kabupatn Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang di beri bantuan, semua kosong?.
Urmandiawan
Seharusnya dalam program pembangunan Propinsi Jambi secara menyeluruh, termasuk Kerinci dan Kota Sungai Penuh harus dapat, kita punya hak yang sama jelasnya.
Dengan kondisi yang terjadi saat ini, di perlukan evaluasi atas penggunaan APBD, agar berimbang dan merata. Belum lagi program untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti apa akan kita kejar terus, ujarnya.
Kita perlu menoleh ke masa lampau, saat berdirinya Propinsi Jambi 1957, Kerinci harus masuk Propinsi Jambi, berdasarkan catatan sejarah (dokumen) yang masih ada yang menyimpannya saat ini, jika Kerinci tidak masuk ke Propinsi Jambi, terpaksa jambi bergabung dengan Propinsi Riau, karena tidak memenuhi syarat untuk berdiri sebagai Propinsi, tandasnya.
Secara terbuka saya jelaskan, kami dan saya wakil rakyat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tegas memperjuangkan kepentingan rakyat, kami bekerja untuk rakyat, bukan batas makan gaji buta.
Edminuddin, terbuka menerangkan, jika kami masih berada di Sumatera Barat, kami sudah lama maju, tidak seperti ini jelasnya.
Pilihan kembali ke Sumatera Barat, oh…ooo sangat cepat, apa bila Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus di abaikan.
Harus di berlakukan sama, professional dan berkeadilan, jangan sangat timpang seperti saat ini.
Gubernur Propinsi Jambi, Al Haris sampai Artikel/ berita ini ditulis dan diturunkan belum diperoleh tanggapan resmi, Independen dan Propesional.
Dari pengamatan Tim penulis OPINI Perjuangan, salah satu rubric yang mengulas, ke tidak adilan dilakukan Gubernur Prop. Jambi Al Haris, tidak ada salahnya di era demokrasi ini, Kerinci dan Kota Sungai Penuh, membuka kembali history dengan Propinsi Sumatera Barat.
Apa salahnya kembali, jika dua daerah ini sepakat pindah. Dulu Kerinci pernah menjadi Kabupaten Daerah Tk II, PSK (Pesisir Selatan Kerinci) ibu Kotanya Sungai Penuh. Kerinci dengan pusat Pemerintahan Sungai Penuh, sebelum Sungai Penuh, menjadi Kota Depenitip, berpisah dengan Kerinci, yang berkedudukan dengan pusat pemerintahannya di Bukit Tengah.
Masyarakat masih bisa berfikir realistis (saat) ini, bersama-wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Kerinci dan DPRD Kota Sungai Penuh, dan meminta Al Haris, mengubah sikapnya, agar membelanjakan APBD Propinsi Jambi, merata dan berkeadilan, seluruh kabupaten dan kota dalam daerah Propinsi Jambi dibangun dengan cara berkeadilan.
Bila tetap bertahan dengan caranya sendiri, insya allah dengan perjuangan yang sakit sekalipun, Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yang merasa di berlakukan tidak adil dalam pembangunan fisik dan non fisik, akan kembali ke Sumatera Barat.
Walaupun, banyak pihak mengabaikannya, dan berpendapat itu gertak sambal ?. Pemdakab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh, menuntut hak pemerataan dalam pembangunan, dan ber-imbang, bukan mau menang sendiri?.
Komentar: Viralnya berita, keberanian Edminuddin Anggota Komisi IV Bidang KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) DPRD Propinsi Jambi dari Partai Gerinda mengkritik pedas Gubernur Jambi Al Haris, dalam pemberian anggaran kepada 36 Umroh Gratis dan Dana Hibah Pendidikan, tidak satu masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yang diberikan oleh Gubernur Jambi, membuat masyrakat Kerinci marah. Hal disampaikan Urmadi Awan, 52 tahun salah satu warga masyarakat Kerinci, menyampaikan komentar pada OPINIPerjuangan Beo07.co.id-
Kami orang Kerinci (Kinchai) sangat bangga dengan Bapak Edminuddin, masih ada anggota DPRD Propinsi Jambi asal daerah Pemilihan Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang peduli dengan masyarakat dapil yang memilihnya. Jelas Urmadi Awan, itu baru wakil rakyat namanya.
Tidak saja; datang, duduk, dengar, diam, duit alias 5D, sekarang tidak jamannya lagi masyarakat sudah cerdas, berani, dewan Propinsi menurut Urmadi Awan, tanpa rakyat (masyarakat) Pemilih harus kalian tidak pernah duduk-duduk di kursi empuk tegasnya.
Edminuddin, harus di akui suka atau tidak suka yang berani teriak untuk masyarakatnya. Meraung menyampaikan aspirasi masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pantas kami juluki “Harimau/ Macan Kerinci” maju terus “Pak Edminuddin” kami dan rakyat bersama mendukungnya.
Jikapun tidak mendapat perhatian dan realisasi pemberian anggaran seimbang dan merata, pindah ke Sumatera Barat masyarakat siap, tegas Urmadi Awan, dalam Whatsapp Nya pada Tim OPINI Perjuangan, Jum,at (14/ 11/ 2026).
Pemimpin itu harus jujur dan berani mengambil sikap, dan berkeadilan tidak sepihak, pembangunan yang se imbang dan merata. Masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dua daerah ini juga pembayar Pajak kepada Negara, jelasnya. (***)-‘
